Prabowo Resmikan Program PLTS 100 GWp, Gelontorkan Investasi Jumbo di Bali

Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) yang dipatok rampung dalam kurun waktu tiga tahun. Peresmian tahap awal ini ditandai dengan pembukaan 14 proyek PLTS berkapasitas total 5,3 GWp di kawasan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, pada Selasa.

Peluncuran tersebut menandai keseriusan pemerintah dalam mempercepat transisi energi hijau di Tanah Air melalui pembangunan infrastruktur bertenaga surya secara masif. Sebanyak 14 proyek gelombang pertama ini tersebar di enam provinsi meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Riau, serta Kepulauan Bangka Belitung.

"Kita akan membangun 100 gigawatt dan kita tidak main-main karena target kita adalah 100 gigawatt tercapai dalam tiga tahun," ujar Prabowo saat meresmikan proyek tersebut di hadapan para pejabat tinggi negara.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memaparkan bahwa realisasi megaproyek energi terbarukan ini membutuhkan suntikan dana investasi yang sangat masif mencapai sekitar 73 miliar dolar Amerika Serikat atau melampaui angka Rp1.140 triliun.

Selain mendongkrak bauran energi bersih, program strategis nasional ini dikalkulasikan mampu mendatangkan penghematan subsidi negara hingga Rp73,9 triliun tiap tahunnya sekaligus menyerap jutaan tenaga kerja baru.

"Total pekerjaan ini bisa melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun dan menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja," jelas Bahlil.

Adapun belasan titik awal pembangunan tersebut mencakup fasilitas seperti PLTS Tembesi dan Pulau Sembur di Kepulauan Riau, PLTS Pulau Rengit di Kepulauan Bangka Belitung, serta rentetan waduk strategis di Pulau Jawa seperti Saguling, Cirata, Jatiluhur, Gajah Mungkur, hingga Karangkates.

Pelaksanaan masif proyek infrastruktur listrik ramah lingkungan ini turut melibatkan koordinasi lintas sektoral yang erat bersama jajaran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia guna memastikan kelancaran di lapangan.