KPAD Bali Ungkap Tantangan Berat, Faktor Ekonomi Jadi Batu Stambatan Hak Sekolah Anak

Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Provinsi Bali mengungkapkan bahwa hak pendidikan anak di Pulau Dewata masih menghadapi berbagai kendala serius yang bersumber dari masalah ekonomi, keterbatasan akses, hingga tekanan lingkungan sosial.

Komisioner KPAD Bali, Lilik Ismurtomo Santoso, menjelaskan bahwa banyak anak terpaksa berhenti mengenyam pendidikan karena harus bekerja membantu perekonomian keluarga atau terkendala jarak geografis menuju fasilitas sekolah.

"Anak membutuhkan pendampingan orang dewasa agar memahami bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan mereka," ujar Lilik dalam keterangannya di Denpasar.

Selain masalah finansial, faktor kesehatan mental dan perundungan juga turut memicu keengganan anak untuk melanjutkan sekolah, yang menuntut peran aktif orang tua dan masyarakat sebagai benteng pengawasan pertama.

Menanggapi persoalan tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bali, Putu Diah Pradnya Maharani, menyatakan bahwa pihaknya bersama pemerintah daerah berkomitmen memperluas akses pendidikan hingga ke wilayah terpencil.

Legislator yang akrab disapa Gek Diah itu menambahkan bahwa optimalisasi anggaran kini diarahkan pada pembangunan infrastruktur ruang kelas baru, perluasan program beasiswa, serta pengembangan alternatif pendidikan melalui Sekolah Rakyat.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Bali, alokasi anggaran sektor pendidikan tahun ini difokuskan pada penanganan anak tidak sekolah di sembilan kabupaten/kota.