Tata Kelola Profesional Jadi Penentu Utama Kekuatan Ekonomi Desa Adat, Simak Penjelasannya

Keberadaan Baga Usaha Padruen Desa Adat (BUPDA) di Bali sangat bergantung pada kualitas struktur kelembagaan serta profesionalisme para pengurusnya. Tata kelola yang rapi diperlukan agar unit usaha milik desa ini mampu berfungsi optimal sebagai motor penggerak perekonomian lokal.

Dalam susunan organisasinya, BUPDA membagi tugas ke dalam dua elemen utama yaitu panoreksa sebagai pengawas dan pengorek sebagai jajaran pengurus harian. Setiap posisi memiliki fungsi spesifik mulai dari pimpinan bidang bisnis hingga pengelolaan unit usaha pendukung.

Untuk menjaga kemurnian integritas lembaga, pemerintah dan dewan pembina menerapkan aturan ketat terkait larangan perangkapan posisi. Pimpinan perusahaan, kepala desa, hingga prajuru adat dilarang menduduki kursi kepengurusan BUPDA guna mencegah potensi benturan kepentingan.

"Tidak boleh ada perangkapan tersebut, karena untuk menjaga integritas dari BUPDA itu sendiri dan juga untuk menghindari konflik kepentingan nantinya," ujar akademisi sekaligus perwakilan Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Dr. Ida I Dewa Ayu Yayati Wilyadewi.

Selain aspek kelembagaan, sistem pelaporan keuangan BUPDA dirancang khusus dengan tetap merujuk pada standar akuntansi keuangan yang berlaku. Pengawasan internal dilakukan langsung oleh panoreksa dan perangkat desa adat, sementara audit eksternal tetap dibuka untuk menjamin transparansi.

Berdasarkan data terkini dari pengelola, operasional BUPDA saat ini mulai mengintegrasikan kemampuan digital dengan merangkul generasi muda. Kolaborasi antara pengalaman tokoh senior dan kreativitas anak muda diharapkan mampu mendongkrak kemandirian ekonomi krama desa.