Bupati Klungkung Sambangi Kemensos, Bahas DTSEN hingga Sekolah Rakyat untuk Entaskan Kemiskinan

Pemerintah Kabupaten Klungkung mengambil langkah strategis guna mempercepat penanggulangan kemiskinan serta mendongkrak kesejahteraan sosial warga. Langkah nyata ini dilakukan Bupati Klungkung, I Made Satria, yang mendatangi Kantor Kementerian Sosial RI di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, pada Kamis (10/9).

Fokus utama kunjungan tersebut adalah menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, khususnya terkait sinkronisasi dan validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemerintah daerah berupaya mengatasi berbagai kendala integrasi data agar penyaluran bantuan sosial di wilayahnya berjalan semakin efektif.

"Melalui pemutakhiran dan sinkronisasi DTSEN, kita ingin memastikan seluruh program perlindungan sosial di Klungkung berjalan tepat sasaran tanpa kendala data, sehingga sejalan dengan prioritas nasional," ujar Bupati Satria.

Selain pembenahan data, pertemuan itu juga mematangkan rencana pendirian Sekolah Rakyat di Klungkung. Program pendidikan terpadu ini dirancang untuk memberikan akses belajar yang layak bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera sekaligus membekali orang tua mereka dengan keahlian ekonomi.

Tim teknis dari Kemensos RI dijadwalkan segera meluncur ke lapangan guna memverifikasi lokasi potensial di Klungkung Daratan maupun kawasan Nusa Penida. Inisiatif lintas sektor ini diyakini mampu memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan dari tingkat akar rumput.

"Melalui Sekolah Rakyat, kita tidak hanya menjamin pendidikan anak-anak, tetapi juga memberdayakan orang tua mereka secara ekonomi agar keluarga penerima manfaat bisa mandiri dan lepas dari kemiskinan," tambahnya.

Jajaran pejabat tinggi Kemensos RI menyambut hangat kehadiran rombongan dari Bali tersebut, yang turut didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung serta sejumlah kepala dinas terkait di lingkungan pemerintahan setempat.

Pertemuan bilateral di Kantor Kementerian Sosial tersebut ditutup dengan penyerahan dokumen pendukung data kependudukan sosial ekonomi daerah kepada pihak kementerian untuk segera ditindaklanjuti oleh tim verifikasi pusat.